Polemik SPMB 2026 berujung pada aksi protes yang dilakukan di Kantor Disdik Jabar.
Aksi tersebut berlangsung pada 9 Juni 2026 dengan membawa sejumlah tuntutan dari masyarakat.
Massa menyampaikan keberatan terkait sistem penerimaan murid baru yang dinilai belum berjalan maksimal.
Mereka menilai persoalan teknis membuat orang tua siswa kebingungan.
Situasi tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Pemerintah daerah kemudian melakukan peninjauan terhadap permasalahan yang terjadi.
Baca Juga: TNI AD Mulai Penataan Kawasan Eks Zikon 15 Lenteng Agung, Ratusan KK Masuk Proses Bertahap
LBI Soroti Respons Disdik Jabar terhadap Keluhan Warga
Wasekjen Ormas Laskar Benteng Indonesia (LBI), Eri Kurnia Febri Fahrozi, S.E menyampaikan pandangannya terkait polemik tersebut.
Ia menyebut sebagian orang tua siswa mengeluhkan ketidakjelasan sikap Disdik Jabar dalam menangani persoalan SPMB.
"Banyak orang tua murid hadir ke Disdik Jabar untuk konfirmasi hal tersebut akan tetapi di sana mereka malah menerima sikap yang tidak jelas dari pihak Disdik," kata Eri dalam keterangannya, pada Rabu, 10 Juni 2026.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius.
Ia juga menilai pimpinan dinas harus bertanggung jawab terhadap sistem yang digunakan.
Gubernur Jabar Disebut Turun Tangan Tinjau Masalah Sistem
Eri mengatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyani ikut turun tangan untuk melihat langsung persoalan SPMB 2026.