Total investasi proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,6 triliun, dengan sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) berbunga tetap 2 persen per tahun selama 40 tahun.
Di sisi lain, sebagian publik menyoroti bunga pinjaman tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tawaran Jepang yang sebelumnya sempat bersaing dalam tender proyek, yaitu hanya 0,1 persen per tahun.
Pembengkakan Biaya dan Beban BUMN
Masalah lain yang membelit proyek Whoosh adalah pembengkakan biaya alias cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp19,9 triliun. Angka itu mendorong total investasi melambung hingga lebih dari Rp120 triliun.
Untuk menutup kekurangan dana, pemerintah dan BUMN kembali harus menambah porsi pembiayaan melalui pinjaman baru dari CDB atau pihak bank China, dengan bunga di atas 3 persen.
Kini, PT KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN tercatat memiliki beban utang sekitar Rp6,9 triliun kepada CDB.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa sempat menegaskan, APBN tidak akan lagi digunakan untuk menanggung kewajiban tersebut.
“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa Rp80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” kata Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, pada 12 Oktober 2025.
Restrukturisasi Jadi Opsi
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, restrukturisasi utang Whoosh menjadi salah satu dari 22 program strategis Danantara.
Skema yang disiapkan meliputi penambahan ekuitas dan kemungkinan penyerahan beberapa infrastruktur proyek kepada pemerintah untuk dijadikan Badan Layanan Umum (BLU).
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai langkah ini sebagai solusi realistis.
Luhut mengakui, sejak awal proyek Whoosh sudah menyimpan banyak masalah yang harus dibenahi.