KLIK SAJA - Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diadakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 20 Oktober 2025, dalam rangka peringatan satu tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan berbagai perkembangan terkini mengenai penyelenggaraan ibadah haji.
Presiden Prabowo secara khusus menjelaskan latar belakang keputusan pemerintah membentuk Kementerian Haji (Kemenhaj), yang kini akan mengambil alih tanggung jawab utama dalam mengurus haji yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama (Kemenag).
Menurut Presiden, pembentukan Kemenhaj ini merupakan respons atas permintaan spesifik dari pihak Arab Saudi.
Pihak Saudi menghendaki adanya mitra komunikasi dan koordinasi yang setara, yaitu setingkat menteri, untuk mempermudah dan memperlancar urusan haji.
Prabowo menekankan bahwa keputusan ini adalah bentuk penyesuaian Indonesia terhadap keinginan Saudi, demi kelancaran koordinasi haji di masa mendatang.
Menurunkan Biaya dan Waktu Antre Haji
Menjadi ibadah yang harus mengeluarkan banyak uang, Prabowo menyatakan pemerintah tengah berusaha untuk bisa menurunkan biaya jemaah haji.
“Saya minta biaya haji harus terus turun, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaannya yang bersih,” ucap Prabowo.
Tak hanya biaya haji yang sedang diupayakan untuk turun, waktu antrean menunggu pun juga sedang berusaha dikurangi agar tak terlalu lama calon jemaah haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci.
“Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari 40 tahun, sekarang hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi, itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” terangnya.
Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah
Dalam pidato itu, Prabowo juga membahas tentang Kampung Haji Indonesia yang diperuntukkan bagi jemaah Indonesia untuk memudahkan proses ibadah.