KLIK SAJA - Sengkarut soal penyerapan Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina dan sejumlah operator SPBU swasta seperti BP-AKR, Shell, dan VIVO terus menjadi sorotan.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, inti masalahnya bukan pada kandungan etanol dalam BBM, melainkan ketidaksesuaian antara produk yang dikirim dengan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak dagang.
“Masalahnya bukan soal etanol, tapi karena Pertamina mengirim produk yang tidak sesuai pesanan,” tegas Fabby.
Ia menjelaskan, perusahaan swasta memesan base fuel—yakni BBM murni hasil olahan kilang tanpa tambahan apapun—namun yang dikirim justru BBM yang sudah mengandung etanol.
Fabby mengibaratkan situasi ini seperti memesan ayam goreng tanpa bumbu, tapi yang datang sudah berbumbu lengkap.
“Saya cuma mau ayam goreng biasa, tapi dikirimnya ayam berbumbu. Ya jelas itu nggak sesuai pesanan,” ujarnya.
Isu Etanol Dinilai Mengaburkan Akar Masalah
Menurut Fabby, fokus publik pada isu etanol justru menyesatkan. Ia menilai perdebatan soal etanol hanya membuat masyarakat kehilangan arah dari persoalan utama: pelanggaran kesepakatan bisnis.
“Kenapa yang diributkan soal etanol? Padahal yang jadi masalah itu barangnya nggak sesuai perjanjian,” katanya.
Ia menjelaskan, base fuel adalah bahan bakar dasar yang keluar dari kilang dengan Research Octane Number (RON) tertentu—biasanya antara 60–85—tergantung spesifikasi kilang.
Setiap perusahaan swasta seperti Shell atau BP punya formula dan campuran rahasia sendiri untuk meningkatkan kualitas produknya, termasuk kemungkinan menambahkan etanol.
“Kalau nanti Shell atau BP mau nambahin etanol, itu urusan mereka. Tapi kadar dan dampaknya terhadap kualitas bahan bakar harus mereka hitung sendiri,” jelasnya.
Pertamina dan Program Etanol
Fabby menduga, penolakan operator SPBU swasta terhadap BBM Pertamina disebabkan oleh ketidaksesuaian bahan baku dengan formula internal mereka.