DPR Harris Turino: Menkeu Purbaya Terapkan Mazhab Kapitalisme Negara, Jauh Berbeda dari Pendekatan Disiplin Pasar Era Sri Mulyani

KLIK SAJA - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyatakan bahwa terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan ekonomi dan kebijakan fiskal negara.

Harris menilai transisi dari era Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa menandai pergeseran mazhab ekonomi.

Menurutnya, Sri Mulyani menganut kapitalisme swasta yang menekankan kedisiplinan dan kepercayaan pada mekanisme pasar (prudent).

Sebaliknya, Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan kapitalisme negara, di mana negara lebih interventif dan ikut aktif memutar roda perekonomian.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Program Magang Nasional untuk Kurangi Pengangguran dan Perkuat Keterampilan Lulusan Perguruan Tinggi

Meskipun keduanya berlandaskan ekonomi pasar, perbedaannya terletak pada tingkat keberanian negara untuk mencampuri kebijakan.

Intervensi ini terlihat jelas dalam keputusan pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank umum guna menambah likuiditas di sektor keuangan.

“Kalau Purbaya bisa menjembatani dua kutub itu, kita akan sampai di tengah: ekonomi Pancasila,” ujarnya.

Meski menilai kebijakan itu tepat secara teori makroekonomi, Harris mengingatkan agar penyaluran dana tersebut diawasi ketat.

“Ini uang rakyat. Kalau penyalurannya salah, masyarakat ikut menanggung. Jadi harus dikawal agar benar-benar masuk ke sektor riil, bukan hanya parkir di surat berharga,” katanya.

Harris juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi publik pejabat ekonomi.

Baca Juga: Menguak Narasi Perundungan di Balik Kematian Mahasiswa UNUD Diduga Lompat dari Gedung FISIP

“Menteri Keuangan itu bendahara negara, bukan juru bicara politik. Salah bicara sedikit bisa bikin pasar bergejolak,” katanya.

Ia menilai gaya Purbaya yang lebih aktif sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.