Ketua Komisi XI Misbakhun Ingatkan Menkeu Purbaya Agar Tak Cawe-cawe Komentari Kementerian Lain

KLIK SAJA - Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menjadi perhatian publik sejak awal ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025.

Terbaru, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, turut menyoroti cara komunikasi yang diterapkan oleh Menkeu Purbaya.

Misbakhun menyatakan dukungannya penuh terhadap kebijakan keuangan negara yang dijalankan oleh Purbaya.

Namun, di saat yang sama, ia memberikan peringatan keras dan meminta agar sang Menteri melakukan perbaikan signifikan pada gaya komunikasinya.

Baca Juga: Tudingan Manipulasi Menu Gizi Gratis, Pemberian Susu Sekolah 125 ml dengan Kandungan 30 Persen Susu Murni Memicu Kontroversi

Poin utama yang menjadi sorotan dan permintaan dari Ketua Komisi XI DPR adalah agar Menkeu Purbaya menghentikan kebiasaan mengomentari kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Kementerian lain.

Misbakhun menekankan pentingnya Purbaya menjaga komunikasi yang fokus dan menghindari intervensi verbal terhadap mitra kerja atau kementerian lain.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain, fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya, dikutip dari laman DPR pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Kebijakan Harus Dibicarakan dengan DPR

Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga menyinggung tentang kebijakan Purbaya yang akan mengambil alih dana tak terserap di kementerian/lembaga (K/L).

Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.

Baca Juga: BRI Raih Gelar 'Titanium Champion' dan 'Best BUMN 2025' di Indonesia Economic Summit, Buktikan Ketangguhan Finansial!

Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri sehingga tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.

“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR,” imbuhnya.