KLIK SAJA – Alih-alih untuk menenangkan massa demonstrasi di berbagai penjuru daerah, pemerintah justru menuduh aksi tersebut terindikasi ditunggangi makar dan terorisme.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi gelombang aksi massa yang melanda Jakarta dan sejumlah daerah.
Dalam konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025), ia menyatakan bahwa aspirasi masyarakat yang murni tetap akan dihormati, namun negara juga mencatat adanya indikasi tindakan melawan hukum.
“Sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ujar Prabowo.
Meski begitu, Presiden menegaskan komitmennya terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai, sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun internasional.
Ia juga memberi peringatan agar aksi tidak bergeser menjadi tindakan anarkis yang merusak tatanan publik.
Menurutnya, negara wajib hadir melindungi rakyat, termasuk menjaga fasilitas umum. “Jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bersifat anarkis, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik, hal itu merupakan pelanggaran hukum,” tegasnya.
Prabowo juga menginstruksikan TNI dan Polri untuk mengambil langkah tegas terhadap aksi penjarahan, perusakan fasilitas umum, maupun ancaman terhadap sentra-sentra ekonomi.
Sementara itu, Prabowo menyebut pimpinan DPR serta ketua umum partai politik telah mengambil sikap tegas terhadap kadernya yang membuat pernyataan keliru di tengah situasi sensitif.
Mulai Senin (1/9/2025), sejumlah anggota DPR akan dicabut keanggotaannya.
Selain itu, akan diberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri dan evaluasi menyeluruh atas tunjangan dewan.
Prabowo menambahkan, pemerintah juga akan membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok marjinal yang ingin menyampaikan aspirasi. “Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” katanya.
Namun, dalam kondisi yang kian sensitif ini, publik menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam memberi label makar atau terorisme kepada demonstrasi rakyat.
Alih-alih menuduh, yang justru berpotensi menyulut kemarahan, langkah yang lebih bijak adalah turun langsung ke lapangan, berdialog, dan merangkul aspirasi masyarakat—khususnya mahasiswa dan kelompok marjinal yang selama ini menjadi wajah nyata keresahan rakyat kecil.
