Misteri Kepemilikan Pulau di Bali dan NTB: Menteri Nusron Wahid Heran Ada WNA yang Menguasai, Proses Hukumnya Belum Jelas!

KLIK SAJA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, angkat bicara mengenai status kepemilikan pulau-pulau kecil di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diduga telah dikuasai oleh warga negara asing (WNA).

Temuan ini sontak menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pelanggaran hukum agraria dan kedaulatan wilayah Indonesia.

"Ini ada beberapa kejadian, enggak tahu dulu prosesnya bagaimana, tiba-tiba tanah itu atau pulau tersebut dikuasai oleh beberapa orang asing," ungkap Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 1 Juli 2025.

Ia menambahkan bahwa kasus ini terjadi di wilayah Bali dan NTB.

Baca Juga: Cek Disini! Jadwal Kapal Dharma Ferry Surabaya - Balikpapan Juli 2025, Lengkap Harga Tiketnya!

Nusron mengakui bahwa dirinya belum mengetahui secara rinci bagaimana proses hukum kepemilikan lahan tersebut bisa terjadi, termasuk status dokumen yang digunakan oleh pihak asing dalam menguasai pulau-pulau kecil itu.

Namun, secara kasat mata, pulau-pulau tersebut sudah dibangun dan dikembangkan.

"Tetapi secara kasat mata, pulau tersebut itu dibangun rumah, dibangun resor atas nama asing," tambahnya.

Lebih jauh, Kementerian ATR/BPN kini telah mengirim tim untuk memeriksa dokumen hingga status legalitas penguasaan pulau-pulau itu.

Nusron menegaskan, sesuai regulasi yang berlaku, kepemilikan pulau oleh warga asing tidak diperbolehkan di Indonesia.

"Kita cek ke dirjen legal standing-nya kayak apa. Tapi secara aturan itu kalau dimiliki asing enggak boleh," tegasnya.

Baca Juga: Mengenal PoliceTube, YouTube-nya Pak Polisi Berisi Informasi Visual Aktual Kepolisian

Akan tetapi, Nusron menyebutkan bahwa kerja sama antara badan hukum Indonesia dengan investor asing tetap memungkinkan, selama statusnya hanya sebatas pengelolaan.

"Tapi kalau kemudian WNI atau badan hukum Indonesia bekerja sama dengan investor asing, yang diperbolehkan adalah pengelolaannya, bukan kepemilikannya," tandasnya.