Abdul Kadir Karding Klarifikasi Pernyataan Kontroversialnya di Undip Semarang: Bukan 'Mengusir' WNI, Sarankan Pertimbangkan Kerja di Luar Negeri!

KLIK SAJA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, memberikan klarifikasi terkait kontroversi yang muncul akibat pernyataannya sendiri.

Karding menjadi sorotan setelah berbicara dalam acara peresmian Migrant Center di Gedung Prof. Soedarto, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu.

Saat itu, Karding sempat menyarankan agar Warga Negara Indonesia (WNI) mempertimbangkan rencana untuk bekerja di luar negeri.

"Di Jateng ada (hampir) 1 juta (pengangguran) yang belum terserap, Anda (mahasiswa) calon (tenaga kerja) yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri," ujarnya waktu itu.

Baca Juga: Dokter Richard Lee Ungkap Pendapatnya, Bantah Keras Dugaan Jokowi Alami Stevens Johnson Syndrome Hanya dari Foto dan Video!

Karding kemudian menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut telah disalahartikan, sehingga ia seolah-olah "mengusir" WNI untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Selain itu juga muncul anggapan publik bahwa pemerintah gagal memberikan lapangan kerja di dalam negeri.

Karding mengklarifikasi dengan mengatakan bahwa saat ini ada pilihan untuk bisa bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Ia lantas membeberkan tugasnya terhadap para pekerja WNI yang berada di luar negeri.

“Saya sebagai menteri ada dua tugasnya dari Pak Prabowo ya, satu melindungi pekerja migran yang ada di luar negeri dari kekerasan, eksploitasi, dan juga human trafficking atau TPPO,” ujar Karding dalam keterangan pers di Jakarta pada Sabtu, 28 Juni 2025.

“Yang kedua, saya harus menjadikan apa namanya peluang kerja di luar negeri ini sesuatu yang dapat membantu mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan berdampak kebutuhan ekonomi,” tandasnya.

Baca Juga: Bukan Hanya High-Spending Tourist, Wamen Ni Luh Puspa Ungkap Makna Sejati Pariwisata Berkualitas Demi Keberlanjutan Sektor Pariwisata

Mengenai pekerjaan di dalam negeri, Karding mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan tugas dan wewenang Kementerian Ketenagakerjaan.

“Bekerja di dalam negeri itu menjadi kewenangan Menteri Ketenagakerjaan,” ujarnya.