KLIK SAJA - Kabar baik datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kelanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memastikan bahwa anggaran untuk pembangunan IKN yang sempat mengalami pemblokiran akhirnya dipastikan tetap tersedia dan proyek akan terus berjalan.
Total anggaran yang akan digelontorkan untuk proyek ini diperkirakan tetap di kisaran Rp14 triliun.
Menurut Dody, pemblokiran tersebut sebelumnya hanya merupakan bagian dari dinamika politik anggaran yang belum terselesaikan di awal tahun pemerintahan.
"Ada masalah politik anggaran yang belum selesai saja. Kita dengan DPR, kita dengan Kementerian Keuangan, nggak jadi diblok," ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Pemblokiran anggaran ini rupanya tidak hanya berlaku untuk IKN, melainkan juga menyeluruh ke hampir seluruh anggaran kementerian/lembaga lainnya.
Kini, setelah koordinasi yang intens antara DPR dan Kementerian Keuangan, proses pemblokiran tersebut telah selesai dan siap memasuki tahap implementasi di lapangan.
Dody menambahkan, dalam waktu dekat Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, bersama beberapa Direktur Jenderal akan mengunjungi kawasan IKN untuk mempercepat sejumlah proyek prioritas.
"Tinggal proses-proses aja. Makanya Bu Wamen, beberapa dirjen akan ke IKN untuk berusaha, apa yang bisa dipercepat, dipercepat," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Zainal Fatah, menyampaikan bahwa pihaknya masih menyusun skala prioritas proyek mana saja yang akan dipercepat pelaksanaannya.
Fokus utama tetap pada penyelesaian proyek-proyek penugasan sebelumnya, seperti Sumbu Tripraja, kawasan legislatif dan yudikatif, serta tahapan akhir pembangunan Istana Garuda dan Istana Negara.
Penting untuk dicatat bahwa dana yang sempat diblokir sebenarnya dibutuhkan untuk pelunasan maupun pembayaran uang muka pada proyek-proyek yang menggunakan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) maupun kontrak tahunan (Single Year Contract/SYC).
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, juga menegaskan bahwa pelaksanaan proyek di lapangan tetap berjalan meski anggarannya sempat tertahan.
“Di tahun 2024, ada pembayaran uang muka yang sudah dilakukan, jadi progres di lapangan tetap bisa berlanjut. Sekarang kami sedang menghimpun seluruh kebutuhan kontrak MYC dan SYC yang totalnya sekitar Rp14 triliun,” jelas Diana.
