Partai Demokrat (DP), sebagai oposisi utama, juga menuntut Jaksa Agung Shim Woo-jung untuk segera mengundurkan diri.
Mereka menilai Shim bertanggung jawab atas pembebasan Yoon setelah putusan pengadilan. Partai tersebut bahkan mengancam akan mempertimbangkan pemakzulan terhadap Shim jika ia menolak mundur.
Sementara itu, Partai Penguasa, People Power Party, meningkatkan desakan kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan pemakzulan Yoon.
Mereka memperingatkan bahwa jika Yoon dicopot dari jabatannya tetapi kemudian terbukti tidak bersalah, keputusan tersebut dapat memicu reaksi keras dari masyarakat.
Situasi politik di Korea Selatan semakin memanas, dengan polarisasi yang tajam antara pendukung dan penentang Yoon.
Pembebasan Yoon telah menjadi titik puncak ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Masyarakat kini menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan nasib politik Yoon dan masa depan pemerintahan Korea Selatan.
Demonstrasi besar-besaran ini mencerminkan betapa dalamnya perpecahan politik di negara tersebut.
Apapun keputusan yang diambil, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Korea Selatan, yang kini terbelah antara harapan dan kekhawatiran akan masa depan negara mereka.***