RK-Suswono Merapat ke MK demi Siapkan Bukti Gugatan Pilkada DKI Jakarta 2024 Usai Kalah Suara dari Pramono-Doel

Dalam kesempatan yang sama, Faizal menyatakan bahwa dalam persidangan mendatang, pihaknya akan mengungkapkan fakta-fakta yang belum pernah diketahui sebelumnya.

“Kami akan menghadirkan saksi-saksi yang luar biasa dan akan menyampaikan data-data terkait Pilkada DKI Jakarta pada waktu yang tepat,” tegasnya.

Faizal juga meminta kepada publik untuk bersabar menunggu Tim Hukum RK-Suswono yang sedang mempersiapkan gugatan terhadap hasil Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Jadi, kami mohon ditunggu sedang kita siapkan (berkas persidangan) sebaik mungkin," tandasnya.

Baca Juga: Semangat Guru Sekolah Alam Bantar Gebang, KBPA Gelar Baksos Bagikan 500 Kg Beras Dan Alat Tulis

KPU DKI Jakarta Klaim Pramono-Doel Raih Suara Terbanyak

KPU DKI Jakarta telah melakukan rekapitulasi di tingkat kota dan kabupaten secara berjenjang usai melakukan rekapitulasi di 44 kecamatan, pada Kamis, 5 Desember 2024.

Pada Minggu, 8 Desember 2024, KPU DKI Jakarta akhirnya menetapkan Paslon nomor urut tiga, Pramono-Doel meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024, yakni 2,183 juta suara atau 50,07 persen.

Sementara Paslon nomor urut satu, RK-Suswono mendapatkan 1,718 juta suara atau 39,40 persen. Paslon nomor urut dua, Dharma-Kun hanya mampu meraih 459 ribu atau 10,53 persen suara.

Baca Juga: Biarawati Italia Ditangkap Karena Terlibat Jaringan Gangster Mafia

RK-Suswono Laporkan KPU DKI Jakarta ke DKPP Soal Partisipasi Pemilih Rendah

Dalam kesempatan berbeda, Perwakilan Tim Hukum RK-Suswono, Muslim Jaya menyebut pihaknya melapor kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Muslim menuturkan adanya dugaan penyelenggaraan Pilkada yang tidak profesional di DKI Jakarta pada tahun 2024.

"Kami melihat ada pelanggaran asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu di Jakarta, itu yang kami laporkan," ujar Muslim di Kantor DKPP, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024.

Tim Hukum RK-Suswono itu juga menilai seharusnya KPU setempat mampu menjamin pelayanan publik kepada pemilih Pilkada DKI Jakarta 2024.