KLIK SAJA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya 950 dapur pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Dapur-dapur tersebut menjadi perhatian karena belum memenuhi atau belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Sudaryono menyebut sebagian dapur berpotensi mendapatkan sanksi hingga penutupan permanen.
BGN memberikan kesempatan kepada dapur yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki SLHS untuk melengkapi persyaratan hingga 10 Agustus 2026.
Sistem sanksi juga dibagi berdasarkan tingkat pelanggaran, mulai dari suspensi 10 hari hingga penutupan permanen.
Berikut sejumlah informasi mengenai aturan SLHS dan potensi penutupan dapur MBG.
Ada 950 Dapur MBG yang Diduga Belum Memenuhi Standar Sanitasi
BGN menerima laporan mengenai ratusan dapur MBG yang diduga belum memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi.
Jumlah yang disebut mencapai 950 dapur yang saat ini masih dalam perhatian BGN.
Dapur-dapur tersebut berpotensi mendapatkan tindakan jika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
“Sampai sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higienis, yang kemungkinan akan kami umumkan di kemudian hari berapa yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak layak secara higienis dan sanitasi,” ucap Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Agustus 2026.
BGN masih melakukan proses pemeriksaan untuk menentukan dapur mana yang benar-benar tidak layak.
Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penentuan sanksi terhadap masing-masing dapur.
SLHS Menjadi Syarat Wajib bagi Dapur MBG
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS menjadi salah satu persyaratan penting bagi dapur yang menjalankan program MBG.